NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan tata kelola anggaran guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Upaya ini diwujudkan melalui pembekalan pengelolaan APBN yang diikuti puluhan pegawai Otorita IKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat (9/1/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Otorita IKN dengan delapan agenda prioritas APBN 2026 sebagai mesin pembangunan nasional. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembekalan ini menjadi bagian penting dalam menyatukan pemahaman seluruh unit kerja Otorita IKN dalam mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel.

“Saat ini Otorita IKN terdistribusi dalam enam satuan kerja (satker) dan didukung oleh 24 pejabat pembuat komitmen (PPK). Melalui pembekalan ini, kami menyamakan starting point dalam pengelolaan DIPA agar setiap program berjalan searah,” ujar Basuki.

Basuki menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan RI untuk memperkuat pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.

“Kami disini melaksanakan perintah Menteri Keuangan, untuk dilakukan pelatihan kepada setiap kementerian atau lembaga, bagaimana mengelola dan mempercepat penyerapan anggaran. Karena, beliau akan memonitor betul, setiap pelaksanaan pengelolaan anggaran K/L yang ada,” tegasnya.

Kegiatan ini turut menghadirkan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, yang memaparkan peran strategis APBN sebagai instrumen utama pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“APBN bukanlah tujuan, melainkan merupakan tools untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk prioritas dan target kita dalam bidang sosial-ekonomi. Saya pahami bahwa APBN ini sebenarnya memiliki 6 fungsi, di antaranya fungsi legitimasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menjadi mesin pembangunan nasional, meliputi ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan, percepatan investasi dan perdagangan global, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembangunan desa, serta penguatan sektor kesehatan.

“Ada delapan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebagai mesin pembangunan. Untuk tahun 2026, fokus kebijakan fiskal kita sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, termasuk pemenuhan target pembangunan dalam program asta cita,” ulasnya.

Melalui penguatan kapasitas aparatur dan penyelarasan kebijakan anggaran ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Setiap rupiah anggaran diarahkan untuk mempercepat pembangunan Nusantara sebagai fondasi kota masa depan Indonesia.

(Sabtu, 10 Januari 2026)

Dokumentasi Foto
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Keterangan Foto: Kegiatan pembekalan pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2026 menghadirkan narasumber dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tri Budhianto, yang menyampaikan pentingnya tata kelola APBN yang efektif dan akuntabel di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat (9/1/2026).