DELAPAN PRINSIP
Ibu Kota Negara

1

Mendesain Sesuai
Kondisi Alam

Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN

100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit

100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian 
 

  • Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN

  • 100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit

  • 100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian 
     

2

Bhinneka
Tunggal Ika

100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang

100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit

100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif

  • 100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang

  • 100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit

  • 100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif

3

Terhubung, Aktif,
dan Mudah Diakses

80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif 

10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum 

<50 Menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030 

  • 80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif 

  • 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum 

  • <50 Menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030 

4

Rendah Emisi Karbon

Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN

60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045

Net Zero Emissions di IKN pada 2045

  • Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN

  • 60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045

  • Net Zero Emissions di IKN pada 2045

5

Sirkuler dan Tangguh

10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan

60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045

100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035
 

  • 10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan

  • 60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045

  • 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035
     

6

Aman dan Terjangkau

10 Kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045  

Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045  

Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana  

  • 10 Kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045  

  • Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045  

  • Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana  

7

Kenyamanan dan Efisiensi
melalui Teknologi

Memperoleh peringkat Very High dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB

100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis

Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital

  • Memperoleh peringkat Very High dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB

  • 100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis

  • Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital

8

Peluang Ekonomi
untuk Semua

0% Kemiskinan di IKN pada 2035

PDB per kapita negara berpendapatan tinggi

Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045

  • 0% Kemiskinan di IKN pada 2035

  • PDB per kapita negara berpendapatan tinggi

  • Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045

Kota Berkelanjutan di Dunia

Simbol Identitas Nasional

Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Soekarno

Presiden Ke-1 Republik Indonesia

Pada 1957, Presiden Soekarno menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. 

Sumber: Arsip Nasional RI

Soeharto

Presiden Ke-2 Republik Indonesia

Pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri, dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

Sumber: Arsip Nasional RI

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Ke-6 Republik Indonesia

Pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. 

Sumber: Arsip Nasional RI

Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

“Sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Semoga hidayah dan barokah Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam membangun Ibu Kota Nusantara.” 

Disampaikan dalam Penyatuan Air dan Tanah di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, 14 Maret 2022

Bambang Susantono

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

“Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan, dibangun untuk semua kalangan, a city for all.”

Disampaikan dalam Pernyataan Pers Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022

Suharso Monoarfa

Menteri PPN/Kepala Bappenas

“IKN mengakomodasi kemajuan, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga apa yang berkembang di muka bumi. IKN juga menyatupadukan kultur Indonesia, karena gravitasi budaya nasional akan dikerucutkan dalam Ibu Kota Negara. Memindahkan ibu kota, kita mewujudkan Visi Indonesia 2045 dalam rangka menjemput 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia.” 

Disampaikan dalam Konferensi Pers Penyerahan Surat Presiden terkait Rancangan Undang-Undang IKN di Gedung MPR/DPR RI, 29 September 2021

Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

“Kita ingin mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional, menjadikan ikon urban desain sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.” 

Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

“Pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Selain itu, ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.” 

Disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, 31 Mei 2021

Sofyan A. Djalil

Menteri ATR/Kepala BPN

“Ibu kota baru, kota dengan taman kota yang indah, orang bisa hidup sehat dan udaranya bersih sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik.” 

Disampaikan usai Rapat Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 22 Agustus 2019

Siti Nurbaya Bakar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

"Kawasan IKN kita pastikan green, tidak mengganggu kawasan konservasi, tidak mengganggu satwa-satwa yang terdapat di sini dan sedapat mungkin kita pertahankan kehijauan yang ada, karena cita-citanya adalah ingin membuat IKN dengan konsep green and smart city.” 

Disampaikan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 4 April 2021

Konsultasi Publik II
Rancangan Peraturan Pelaksanaan
UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN

Sabtu, 9 April 2022

Pelantikan Kepala
dan Wakil Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara

Presiden RI Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Kamis, (10/3/2022). Pelantikan ini menandai babak baru penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara.

MENYAMBUT
IKN

Balikpapan

"Jadi, ini kesempatan yang kita harapkan bisa diambil oleh semua pihak dalam arti yang positif."


- Warga Balikpapan

Samarinda

"Pindah ibu kota, anak Samarinda bisa lebih kreatif, optimis, dan lebih biat belajar lagi."


- Warga Samarinda

Balikpapan

"Jadi, ini kesempatan yang kita harapkan bisa diambil oleh semua pihak dalam arti yang positif."


- Warga Balikpapan

Tenggarong

"Saya berharap nantinya ibu kota akan menjadi tempat yang ramai, tertata rapi dan lebih dikenal lagi."


- Warga Tenggarong

IKN DALAM ANGKA

Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN

256.142 ha

Visi PDB Indonesia di 2045

USD 180 Miliar

Estimasi Lapangan kerja di 2045

4.811.000

Kawasan Pengembangan IKN

199.962 ha

*bagian dari KSN IKN

Kawasan IKN

56.180 ha

*bagian dari KSN IKN

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

6.596 ha

*bagian dari Kawasan IKN