JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak perlu ada yang diragukan lagi terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara. Landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. 

“Semuanya sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam jajak pasar (market sounding) yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa malam, 18 Oktober 2022.

Presiden menambahkan, Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar yang ditujukan demi kemajuan negara. “Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara,” kata Presiden.

Acara bertajuk "Ibu Kota Nusantara, Sejarah Baru Peradaban Baru" tersebut dihadiri sekitar 500 tetamu yang berasal dari asosiasi pelaku usaha dari berbagai bidang seperti konstruksi, perbankan, energi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Hadir pula pada acara tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, para menteri Kabinet seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Jalannya sesi tanya-jawab dengan audiensdipandu oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan betapa tingginya minat investor untuk berinvestasi di IKN. “Dapat saya sampaikan pada hari ini, kami telah over-subscribed. Jumlah investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi di kawasan ini sudah mencapai 25 kali lebih banyak dari kapasitas yang tersedia,” ungkapnya.

Pada tahap awal Otorita IKN akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Area utama yang akan dibangun adalah bagian utara dari kawasan ini, seluas 921 hektare. Untuk menampung tingginya minat investasi, Kepala Otorita IKN menjelaskan bahwa peluang investasi masih terbuka di 8 (delapan) zona lain di Nusantara.

Terkait insentif, Bambang menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan Peraturan Pemerintah yang memberikan serangkaian insentif investasi bagi para investor termasuk proses perizinan usaha dan izin kerja yang lebih sederhana, dan berbagai insentif fiskal. Dalam PP tersebut akan diatur fasilitas tax holidayyang skemanya dikategorisasi berdasarkan kegiatan usaha. Contoh fasilitas lain adalah adanya super-tax deduction. Otoritas saat ini juga sedang menyiapkan pembentukan badan usaha yang berada di bawah Otorita IKN. Pembentukan Badan Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam berusaha di Nusantara, dan mengakselerasi transaksi B2B dengan dunia usaha.

Otorita IKN berharap acara jajak pasar dapat mendorong keterlibatan para investor dari dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara. Di akhir sambutannya, Kepala Otorita IKN mengundang semua pihak untuk bersama-sama membangun Ibu Kota ini, baik investor besar maupun pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Kesempatan untuk berinvestasi di IKN adalah kesempatan yang langka yang belum tentu terulang untuk jangka waktu yang lama. “Semua memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun Nusantara, dan merupakan tugas kami di Otorita untuk memfasilitasi setiap niat mulia ini,” pungkas Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan kembali latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Dengan 58 persen dari PDB ekonomi terpusat di Pulau Jawa dan juga 56 persen atau sekitar 149 juta penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, “Betapa Pulau Jawa ini terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu,” kata Presiden.

Presiden menyatakan, pemindahan Ibukota Negara bukan sekadar memindah gedung kementerian, maupun pemindahan gedung Istana Presiden maupun gedung Istana Wakil Presiden. Pemindahan ibu kota bukan semata-mata fisik yang dipindahkan, tetapi juga membangun budaya kerja baru dan mindsetekonomi baru.

Presiden juga menepis kekhawatiran mengenai isu perusakan hutan, misalnya. Menurut Presiden, justru dengan adanya IKN, hutan akan kembali menjadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Ia berharap di IKN akan menjadi hutan hujan tropis, tropical rainforestKalimantan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyiapkan pusat Persemaian Mentawir yang sudah mulai dibangun sejak Juni 2022. Luas lahan persemaian kurang lebih 16 hektare dengan embung seluas 7 hektare dan kapasitas bibitnya 15 juta bibit per tahun. 

Transformasi juga diupayakan dalam sistem transportasi. Presiden berharap mobil di IKN harus menggunakan mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya adalah transportasi umum. “Menggunakan autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa supir. Yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah yang seneng naik sepeda,” ujarnya. 

“Sekali lagi inilah showcasetransformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia,” kata Presiden. 

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengajak pengusaha dalam negeri ikut mendukung program pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dia berharap pengusaha dalam negeri bisa ikut menjajaki peluang dan menjadi bagian dari sejarah dan peradaban baru Indonesia. “Mari bersama kita mengukir sejarah dan peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai visi Indonesia Emas, menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia di tahun 2045 dengan menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” kata Arsjad.

Link: 
https://ikn.go.id/storage/press-release/2022/232022.1018.siaran-pers-jajak-pasar-ikn-presiden-yakinkan-agenda-besar-untuk-kemajuan-negara.pdf