NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pengendalian malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di IKN. Melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (09/04/2026), pemerintah menegaskan bahwa pengendalian penyakit menular tidak lagi bertumpu pada sektor kesehatan semata.

Pelatihan ini diikuti oleh pengelola hunian dan tim K3 dari berbagai paket pekerjaan di wilayah KIPP IKN. Mereka diproyeksikan menjadi kader kesehatan yang berperan dalam edukasi masyarakat, pengendalian lingkungan, serta pencegahan penyakit di lingkungan kerja masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai penularan. “Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sedangkan DBD oleh Aedes aegypti. “Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” kata Suwito.

Menurut Suwito, wilayah KIPP IKN saat ini telah tidak memiliki penularan malaria lokal. Namun, DBD masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Otorita IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini dan peningkatan peran masyarakat, terutama di kawasan hunian dan area konstruksi yang berisiko tinggi akibat genangan air.

Perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit. “Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’, yang bertujuan mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengendalian jentik nyamuk harus menjadi tanggung jawab bersama. “Pengendalian jentik nyamuk bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Bambang.

Program tersebut telah diujicobakan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bambang menyebutkan bahwa peran utama kini berada pada camat, kepala desa, dan pemerintah daerah, sementara tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping teknis. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus seperti kawasan industri dan kawasan IKN.

Di lapangan, tantangan pengendalian penyakit muncul seiring aktivitas pembangunan. Area konstruksi dinilai menjadi titik rawan berkembangnya nyamuk akibat genangan air. Dalam sesi diskusi, peserta berbagi praktik yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Reza dari HSE Paket Proyek Yudikatif mengatakan, “Kami di site proyek dan di paket-paket lainnya apabila ada pekerja baru masuk kami menerapkan sistem HSE induction atau screening kesehatan, menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, berasal dari daerah mana dan sebagainya.“

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, yaitu dr. Bangun Cahyo Utomo (Balai Karantina Kesehatan I Balikpapan) yang membahas surveilans migrasi, Hajito Ponco Waluyo (Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara) terkait identifikasi dan pengendalian nyamuk vektor malaria dan DBD, serta dr. Jumria Tandi Panggalo (RSUD Sepaku) yang memaparkan pencegahan dan penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.

Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan membentuk tim kader kesehatan melalui surat keputusan resmi. Peserta yang mengikuti pelatihan akan ditetapkan sebagai kader kesehatan IKN dan diharapkan dapat menjalankan peran dalam edukasi masyarakat, pengendalian vector di lingkungan, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.

Melalui langkah ini, Otorita IKN menegaskan arah pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif guna mewujudkan IKN yang bebas dari malaria dan DBD.

(Kamis, 08 April 2026)

Dokumentasi Foto
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara