Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang tengah dibahas Pemerintah Indonesia bersama DPR RI, kelak akan menjadi dasar hukum tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di IKN. 

Untuk mengakomodasi masukan konstruktif terkait RUU IKN, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan Sosialisasi dan Konsultasi Publik RUU

21 Desember 2021