DELAPAN PRINSIP
Ibu Kota Negara
1
Mendesain Sesuai
Kondisi Alam
Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN
100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit
100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian
Lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN
100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit
100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian
2
Bhinneka
Tunggal Ika
100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang
100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit
100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif
100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang
100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit
100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif
3
Terhubung, Aktif,
dan Mudah Diakses
80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum
<50 Menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030
80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum
<50 Menit koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada 2030
4
Rendah Emisi Karbon
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN
60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045
Net Zero Emissions di IKN pada 2045
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN
60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045
Net Zero Emissions di IKN pada 2045
5
Sirkuler dan Tangguh
10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045
100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035
10% dari lahan seluas Kawasan Pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045
100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035
6
Aman dan Terjangkau
10 Kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045
Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana
10 Kota terbaik menurut Global Liveablity Index pada 2045
Semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana
7
Kenyamanan dan Efisiensi
melalui Teknologi
Memperoleh peringkat Very High dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB
100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis
Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital
Memperoleh peringkat Very High dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB
100% Konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis
Lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital
8
Peluang Ekonomi
untuk Semua
0% Kemiskinan di IKN pada 2035
PDB per kapita negara berpendapatan tinggi
Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045
0% Kemiskinan di IKN pada 2035
PDB per kapita negara berpendapatan tinggi
Rasio Gini regional terendah di Indonesia pada 2045
Kota Berkelanjutan di Dunia
Simbol Identitas Nasional
Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
Soekarno
Presiden Ke-1 Republik Indonesia
Pada 1957, Presiden Soekarno menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah.
Sumber: Arsip Nasional RI
Soeharto
Presiden Ke-2 Republik Indonesia
Pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri, dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.
Sumber: Arsip Nasional RI
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Ke-6 Republik Indonesia
Pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.
Sumber: Arsip Nasional RI
Joko Widodo
Presiden Ke-7 Republik Indonesia
“Sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Semoga hidayah dan barokah Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam membangun Ibu Kota Nusantara.”
Disampaikan dalam Penyatuan Air dan Tanah di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, 14 Maret 2022
Bambang Susantono
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Periode 10 Maret 2022 - 3 Juni 2024
“Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan, dibangun untuk semua kalangan, a city for all.”
Disampaikan dalam Pernyataan Pers Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022
Basuki Hadimuljono
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
“Kita ingin mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional, menjadikan ikon urban desain sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.”
Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 27 Agustus 2019
Suharso Monoarfa
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Periode 23 Oktober 2019 – 20 Oktober 2024
“IKN mengakomodasi kemajuan, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga apa yang berkembang di muka bumi. IKN juga menyatupadukan kultur Indonesia, karena gravitasi budaya nasional akan dikerucutkan dalam Ibu Kota Negara. Memindahkan ibu kota, kita mewujudkan Visi Indonesia 2045 dalam rangka menjemput 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia.”
Disampaikan dalam Konferensi Pers Penyerahan Surat Presiden terkait Rancangan Undang-Undang IKN di Gedung MPR/DPR RI, 29 September 2021
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
“Pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Selain itu, ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.”
Disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, 31 Mei 2021
Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah
"Kita semua mendukung mimpi besar untuk menghadirkan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat kemajuan bangsa. Ibu kota ini diharapkan menjadi pusat peradaban Nusantara yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memajukan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mengawal dan memastikan pencapaian target ini agar benar-benar terwujud."
Disampaikan dalam Konferensi Pers saat Kunjungan ke Ibu Kota Nusantara pada 28 Februari 2024.
Raja Juli Antoni
Menteri Kehutanan
"Pembangunan IKN tidak hanya untuk memindahkan Kantor Pemerintahan, tetapi juga membangun peradaban Indonesia yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat ”
Disampaikan Saat Mendampingi Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, 5 Juni 2024)
Soekarno
Presiden Ke-1 Republik IndonesiaSoeharto
Presiden Ke-2 Republik IndonesiaSusilo Bambang Yudhoyono
Presiden Ke-6 Republik IndonesiaJoko Widodo
Presiden Ke-7Republik Indonesia
Bambang Susantono
Kepala OtoritaIbu Kota Nusantara
Periode 10 Maret 2022 - 3 Juni 2024
Basuki Hadimuljono
Kepala OtoritaIbu Kota Nusantara
Suharso Monoarfa
Menteri PPN/Kepala BappenasPeriode 23 Oktober 2019 – 20 Oktober 2024
Sri Mulyani Indrawati
Menteri KeuanganAgus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan WilayahRaja Juli Antoni
Menteri KehutananInformasi Kemudahan Berinvestasi di Ibu Kota Nusantara
DAPATKAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI IKN DENGAN INVESTARA
Dengan satu pintu di Investara, anda dapat melakukan proses eksplorasi investasi, LoI submitting, dan monitoring investasi dengan cepat dan mudah.
PEDOMAN NUSANTARA
Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik M. Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan ini sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan IKN sebagai kota masa depan.
PERIZINAN BERUSAHA DI WILAYAH IKN
Panduan Masuk Sistem OSS
Online Single Submission (OSS) Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan kemudahan dan pelayanan lebih kepada masyarakat dan pelaku usaha yang akan melaksanakan perizinan berusaha di IKN
Lihat selengkapnya →
Proses di Sistem OSS
Bagi pelaku usaha yang akan melakukan proses entry data perusahaan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan atau untuk pendaftaran izin usaha atau izin operasional/komersial serta pemenuhan komitmen di sistem OSS dapat mengikuti panduan berikut dan melakukan pendaftaran secara langsung pada sistem.
Lihat selengkapnya →
Pedoman Perizinan
Unduh selengkapnya dokumen pedoman perizinan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai perizinan di Ibu Kota Nusantara
Unduh selengkapnya →
MENYAMBUT
IKN
Balikpapan
"Jadi, ini kesempatan yang kita harapkan bisa diambil oleh semua pihak dalam arti yang positif."
- Warga Balikpapan
Samarinda
"Pindah ibu kota, anak Samarinda bisa lebih kreatif, optimis, dan lebih biat belajar lagi."
- Warga Samarinda
Balikpapan
"Jadi, ini kesempatan yang kita harapkan bisa diambil oleh semua pihak dalam arti yang positif."
- Warga Balikpapan
Tenggarong
"Saya berharap nantinya ibu kota akan menjadi tempat yang ramai, tertata rapi dan lebih dikenal lagi."
- Warga Tenggarong
