Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyiapkan investasi senilai US$10 miliar atau setara Rp142,8 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) untuk proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia. Nilai ini merupakan bagian dari total komitmen investasi UEA ke tanah air mencapai US$44,6 miliar atau Rp636,88 triliun.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen investasi UEA pada IKN akan masuk melalui Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). INA sendiri akan mengelola komitmen investasi UEA sekitar US$18 miliar atau Rp257,04 triliun dari total Rp636,88 triliun.
"Menyangkut IKN, dari US$44,6 miliar, ada US$10 miliar yang akan masuk di INA dari total US$18 miliar," ungkap Bahlil saat konferensi pers virtual, Kamis (11/11).
Namun, Bahlil mengatakan komitmen investasi UEA pada IKN masih tentatif. Sebab, belum ada kepastian sektor atau proyek pembangunan mana yang bakal dituju beserta dengan alokasi nilainya.
"Pemerintah UEA masih lakukan komunikasi yang intensif dengan Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan) untuk bisa alokasikan investasi mereka lagi untuk IKN, angkanya belum disepakati," jelasnya.
Kendati begitu, Bahlil memproyeksi kemungkinan UEA tertarik untuk mengalirkan investasinya pada proyek pembangunan gedung di IKN. Begitu juga dengan proyek di sektor teknologi informasi (IT) dan kawasan industri hijau.
Lebih lanjut, ia meminta publik sabar menanti hasil negosiasi lebih lanjut antara Pemerintah Indonesia dan UEA mengenai investasi di IKN. Rencananya, Bahlil dan Luhut akan memetakan lebih dulu proyek-proyek mana saja di IKN yang bisa ditawarkan ke UEA pada sore ini.
"Detailnya, beri saya waktu 2-3 minggu untuk finalkan. Tapi yakin lah bahwa UEA akan mengalokasikan nilai investasi mereka khususnya untuk IKN. Itu pasti lebih dari komitmen awal karena pembicaraan Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut, dengan Raja di UEA. Angkanya pasti lebih. Tapi saya tidak pas sampaikan. Nanti Pak Menko yang ngomong," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali melobi UEA untuk memberi kucuran investasi ke Indonesia untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Bahkan, kepala negara meminta Pangeran Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) menjadi dewan pengarah pembangunan IKN.
Pembahasan investasi IKN pun berlanjut di antara keduanya saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke UEA pada pekan lalu.
Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara