Songsong IKN, Basuki Akan Lihat Proyek Smart City di Korea Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu Kota Negara (IKN) Baru Indonesia di Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, nantinya bakal mengusung konsep smart city.

Mengingat konsep ini juga sejalan dengan misi pengurangan emisi karbon seiring ancaman perubahan iklim global.

Menyongsong hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan melihat proyek eco delta smart city di Korea Selatan. Kebetulan sebelumnya dia juga hadir dalam proses groundbreaking.

"Sekarang kita akan diundang ke sana. Saya pengen lihat progres pembangunannya sekarang dalam rangka kita IKN," katanya dalam Acara Puncak Hari Habitat dan Kota Dunia 2021, Rabu (27/10/2021).

Menurut dia, pada proyek tersebut ada spesial rumah yang memang di desain untuk future smart home. Pihak Korea Selatan juga sedang menyeleksi penduduk yang tinggal di situ.

"Jadi akan dicoba, mungkin kalau kita lihat misalnya panasonic Smart home itu orang sudah nggak ketemu orang lagi. Mau pesen KFC tinggal pesen nanti tau-tau sudah turun dan ada di kotak pos," tutur Basuki.

Basuki mengatakan, konsep eco delta smart city yakni ketika orang yang tinggal di kawasan itu umurnya akan lebih panjang 5 tahun.

"Itu indikator utamanya. Jadi bukan digitalisasi city," tandasnya.

Selama ini terkesan ada kesalahan dalam mengartikan bahwa konsep smart city jika sebuah kota sudah mengusung digitallisasi. Padahal tidak seperti itu.

"Tidak hanya bayar pajak di sini lalu di monitor di kantor pusat, dan itu sudah smart city, bukan itu," terangnya.

Basuki menerangkan, ada beberap indikator yang harus diikuti sebuah wilayah menjadi smart city. Selain itu ada penghitungan detilnya.

"Misalnya menghemat waktu berapa jam kalau orang mau ketemu dokter. Kalau kita mau ke pasar berapa menit untuk bisa menghemat untuk nyari tempat parkir," katanya.

 

Link: https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/28/100000221/songsong-ikn-basuki-akan-lihat-proyek-smart-city-di-korea-selatan

28 Oktober 2021

    Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara