Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, masyarakat di sekitar lokasi ibu kota negara baru bakal kecewa jika rencana pemindahan tak terealisasi.
Hal itu disampaikan Isran setelah mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi ibu kota negara bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa.
Isran dan Suharso berdiskusi dengan tokoh masyarakat, agama, dan akademisi di sekitar wilayah ibu kota negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (22/4/2021) malam.
Isran mengatakan, masyarakat mendukung penuh pemindahan ibu kota negara. "Tidak ada yang tidak setuju, malah mereka kecewa kalau tidak jadi," kata Isran dikutip dari keterangan pers Humas Setprov Kaltim, Jumat (23/4/2021).
Isran menceritakan, dalam diskusi tersebut ada banyak ide dan saran terkait pembangunan ibu kota negara di Sepaku yang disampaikan masyarakat.
Hanya saja, ia tidak memerinci ide atau saran masyarakat yang dimaksud. "Diskusi biasa dan silaturahim antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan tokoh masyarakat dan agama serta akademisi dalam menyerap aspirasi terkait pembangunan ibu kota negara baru," terang Isran.
Isran menyebut, masyarakat pada prinsipnya memberi dukungan penuh agar pembangunan ibu kota negara cepat terealisasi. Sebagai informasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso kembali mengunjungi lokasi ibu kota negara di Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim, Kamis (22/04/2021) siang.
Suharso meninjau sejumlah proyek pendukung di sekitar lokasi ibu kota negara, di antaranya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan proyek pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang disiapkan untuk suplai kebutuhan air bagi ibu kota negara.
Usai kunjungan itu, Suharso bersama Isran Noor dan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud berdiskusi dengan masyarakat di Guest House Bupati PPU yang terletak di Sepaku pada malam harinya.
Suharso mengatakan, pemerintah pusat akan mensukseskan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.
Sebab, hal itu akan memicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. "Karena itulah arah kebijakan pemerintah pusat di Kalimantan, ketika ditetapkan Kaltim menjadi calon ibu kota negara. Mendukung itu semua, tentu diperlukan strategi pertumbuhan dan pemerataan," ungkap Suharso dalam keterangan tertulis.
Tak hanya itu, Suharso memastikan pemerintah pusat tetap berkomitmen mempertahankan hutan yang ada di Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara