Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
NUSANTARA – Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) menegaskan kembali komitmen mendukung penuh Ibu Kota Nusantara. Komitmen ini disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) di Ruang Serbaguna Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (23/10/2025).
“Dalam ulang tahun ke-24 ini, kami ingin menegaskan kriteria orang asli Kalimantan serta dedikasi kami sejak IKN didirikan untuk mendukung dan mengawal pembangunan hingga selesai,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar GEPAK, Abraham Ingan.
Lebih lanjut, Abraham menekankan bahwa semangat dukungan terhadap IKN harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang turut hadir dalam acara tersebut.
“Selamat Ulang Tahun ke-24 untuk GEPAK. Saya mendengarkan kriteria asli orang Kalimantan, saya sepakat dan mendukung, seperti kata pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Kalimantan tidak hanya berdarah saja, tetapi juga orang yang minum langsung air Kalimantan,” ungkap Basuki.
Selain menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, kegiatan ini juga menghadirkan pameran produk lokal masyarakat Kalimantan dan pertunjukan budaya, seperti seni bela diri tradisional suku Banjar, Kuntau dan musik khas suku Dayak, Sapeh.
“Terima kasih kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah menerima kami dengan baik,” tutur Ketua Panitia HUT ke-24 GEPAK, Sahran.
Melalui momentum ini, GEPAK menegaskan bahwa masyarakat asli Kalimantan akan terus menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan.
(Kamis, 23 Oktober 2025)
Dokumentasi Foto
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Keterangan foto: Ratusan peserta hadiri peringatan HUT ke-24 Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) di Ruang Serbaguna Kemenko 3, KIPP Nusantara, Kamis (23/10/2025).
Laporkan temuan Anda apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara