JAKARTA –Pada tanggal 20 Oktober 2023, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan kegiatan Konsinyering atau rapat koordinasi untuk realisasikan IKN sebagai Kota Pintar, Hijau dan Berkelanjutan dengan Tema Konsinyering Draft Level of Service Pengelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan di IKN yang dilaksakanakan di Shangri-La Hotel, Jakarta. 

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran kunci dalam mewujudkan visi negara yang mencerminkan identitas bangsa, memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sehat, serta menciptakan kota pusat pemerintahan yang cerdas, modern, dan berstandar internasional. Pengembangan KIPP bukan hanya tentang membangun struktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan standar mutu layanan, operasional, dan pemeliharaan bangunan pemerintahan yang terbaik.

KIPP di IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan; ini adalah wujud dari keberlanjutan Ibu Kota baru. Bagian integral dari KIPP IKN melibatkan bangunan penting seperti Kantor Kementerian Koordinator, Rumah Tapak Jabatan Menteri, dan Hunian Pekerja Konstruksi. Setiap bangunan ini harus menjalani proses perencanaan dan pembangunan yang teliti dan cermat, memenuhi standar teknis yang ketat, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

"Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, Ini adalah tahap penting dalam memastikan bahwa KIPP IKN berkembang menjadi lingkungan smart, hijau, dan berkelanjutan", ujar Deputi Sarana dan Prasarana Silvia Halim

Proyek ini bertujuan untuk membentuk standar mutu layanan, operasional, dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah di KIPP IKN yang akan menjadi pedoman bagi semua pihak terkait. Sasaran dari kegiatan ini mencakup pembentukan draft final terkait standar mutu layanan bangunan gedung pemerintah yang akan mendukung pembangunan yang pintar, hijau, dan berkelanjutan.

“Perlunya segera dibuat standar atau pedoman untuk pengelolaan gedung mulai level of service, tata cara pengadaan pengelola gedung dan kawasan karena tahun 2024 sudah ada bangunan yang selesai proses pembangunannya”, ujar Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan Viby Indrayana

Penerima manfaat dari kegiatan ini termasuk Otorita IKN yang akan mendapatkan panduan standar mutu layanan bangunan gedung pemerintah di KIPP IKN, panduan teknis untuk operasional dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah, serta pengelola dan pengguna gedung pemerintah untuk mendapatkan layanan operasional dan pemeliharaan yang berkualitas. Pihak terkait lainnya, termasuk kontraktor, konsultan, vendor, serta mitra kementerian terkait, juga akan menerima panduan teknis dan standar layanan yang sama.

Proyek ini adalah langkah penting dalam menggarisbawahi komitmen untuk membangun KIPP IKN sebagai model terbaik bagi pembangunan kota-pusat pemerintahan di seluruh Indonesia. Dengan memprioritaskan mutu layanan, operasional, dan pemeliharaan bangunan, KIPP IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi standar internasional.

Adapun hadir sebagai Narasumber adalah Ir. Akhmad Suraji, MT.,PhD.,IPM (KK MKI Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas) dan Tim Konsultan Direktorat PGPK yaitu Siswadi, ST.,MT, Muhammad Hadi Nugroho, ST, dan Ir. A. Mushodiq, M.Eng.

Turut hadir dari Jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Dr. Ir. D. Viby Indrayana, ST.,MM.,MT.,IPU.,ASEAN,Eng.,ACPE, Direktur Pembiayaan Muh Naufal Aminuddin, ST., M.M, dan Setyarso Wahyudiono Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan.

(Jumat, 20 Oktober 2023)

Dokumentasi Foto

Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara