BALIKPAPAN - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kedeputian Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) melakukan diskusi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kesehatan bagi masyarakat bersama pelaku kesehatan di wilayah IKN.

Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Tjokro Balikpapan digelar selama dua hari sejak Senin hingga Selasa (30-31/10/2023), dibuka oleh Deputi Sosbudpemas, Alimuddin dihadiri Direktur Pelayanan Dasar, Suwito selaku ketua panitia dan 40 orang peserta dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan para pakar dari berbagai Universitas di Kalimantan Timur (Kaltim).

Deputi Sosbudpemas, Alimuddin saat membuka kegiatan dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini dinilai penting agar pelayanan kesehatan yang diberikan tidak monoton dengan aturan standar namun lebih mengarah pada inovasi terbaru. 

“Dimana kami di OIKN ingin agar IKN itu menjadi Indonesia X (Indonesia eksperimen dalam rangka mentransformasi semua dalam rangka menuju Indonesia emas) yang dijadikan sebagai contoh bagi negara lain,” katanya.

Ia menuturkan, OIKN ingin menyusun NSPK sebagai acuan yang berbeda sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang cepat dan lincah, karena nanti IKN akan menjadi contoh daerah daerah lain, bahkan negara lain nantinya. Tetapi perlu digaris bawahi Otorita IKN bukan tidak mau mengikuti regulasi yang telah ada.

“Jadi Otorita IKN mencoba melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang lincah. Hal ini sebagaimana pesan Bapak Presiden RI, Joko Widodo dan penegasan Kepala OIKN, Pak Bambang Susantono,” tegasnya.

Agar kelak pelayanan yang diberikan termasuk fungsi pemerintah daerah khusus (Pemdasus,) menjadi lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Dimana itu diterapkan   ketika Ibukota Negara di Jakarta resmi pindah ke IKN di Kaltim yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara tahun depan.

Penyusunan NSPK bidang Kesehatan IKN ini, jelasnya, dilakukan untuk menentukan arah kebijakan layanan kesehatan, pasalnya berdasarkan pengalaman dirinya selama 33 tahun menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan telah pernah menjabat kepala Satuan Tugas Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten PPU dan mungkin sudah ada 10 jabatan, kelemahan utama yang dihadapi adalah di regulasi.

“Karena regulasi itu kita sulit untuk maju dan takut lepas dari petunjuk pelaksana dan teknis, itu terjadi baik di bidang kesehatan maupun di pendidikan, selalu jadi kendala. kita ingin berbuat terbaik tapi tidak bisa apa-apa karena regulasi itu, saya pikir kondisi serupa dialami oleh rekan-rekan di kesehatan maupun pendidikan,” sebutnya.

Ditambah lagi, sambungnya, dengan dihadirkannya para pakar-pakar layanan kesehatan yang telah mengaplikasi teknologi modern, sehingga memberikan kemudahan layanan kesehatan nantinya, memang baru bagi masyarakat tetapi harus dimulai dengan pengenalan digitalisasi.

“Saya berpesan keluarkan semua ide dan gagasan para peserta, apa yang menjadi kendala pelayanan kesehatan selama adanya regulasi atau kualitas SDM atau persoalan peralatan yang belum modern. Dengan bagusnya layanan kesehatan di IKN nanti, tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi wellness tourism atau wisata kesehatan,” pintanya. 

Sementara itu, Direktur Pelayanan Dasar, Suwito mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan agar dapat menyiapkan draf NSPK pedoman pelayanan kesehatan di IKN terkhusus pada pedoman pelayanan kesehatan digital dimana para pakar yang dihadirkan adalah pakar di bidang IT, antara lain pencipta sistem digitalisasi kesehatan telah diaplikasikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas di Indonesia termasuk kawasan IKN. Selain itu juga hadir sebagai Narasumber Founder/CEO Halodoc dan Founder/CEO Farma Icare.

Ia berharap di kegiatan ini menghasilkan draf NSPK Pedoman Pelayanan Dadar baik bersumber dari pakar maupun masukkan pelaku kesehatan dari Rumah Sakit, Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan para pakar dari berbagai Universitas di Kaltim, sehingga didapatkan draf Pedoman berkualitas yang mudah diaplikasikan di wilayah IKN.

“Kegiatan yang digelar selama dua hari sejak 30 hingga 31 Oktober 2023 diikuti sebanyak 40 orang peserta para pelaku kesehatan di kawasan IKN,” ungkapnya.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan salah satu peserta juga Direktur RSUD Pratama Sepaku, dr. Eka Wardhana menyatakan, dengan adanya kegiatan penyusunan NSPK Pedoman pelayanan kesehatan IKN, jelasnya akan meningkatkan dan mempermudah dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD Sepaku, PPU.

“Salah satunya untuk waktu tunggu pelayanan bisa ditingkatkan,” sebutnya.

Senada dengannya, peserta lainnya yakni Setyaji selaku Kepala UPT Puskesmas Sepaku III mengakui narasumber dan panitia sangat berkompeten, materi yang disampaikan pun begitu empiris. Ini bisa menjadi titik awal modernisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Sepaku III. 

“Dimana melalui telemedicine yang berdaya saing dan berkualitas tentu dapat menjangkau semua kebutuhan kesehatan lapisan masyarakat,” akunya.

Ditempat sama Kepala Puskesmas Handil Baru, Misran menambahkan, setiap materi dari narasumber di buat rencana tindak lanjutnya, tentu akan pihaknya pahami bersama untuk berikutnya.

“Kita sepakati saja nantinya, seperti rekapitulasi komitmen bersama dalam penyusunan NSPK bidang Kesehatan IKN,” tutupnya

(Selasa,31 Oktober 2023)

Dokumentasi Foto

Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara