DEPOK – Kementerian PPN/Bappenas terus memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) melibatkan semua pihak dan memberikan ruang inklusif bagi publik. Dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Universitas Indonesia, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan tetap memperhatikan masyarakat di Kalimantan Timur. Tidak hanya secara ekonomi, namun juga mengembangkan masyarakatnya. “Dalam pemindahan ibu kota, kita tidak berpindah di ruang hampa, ruang kosong. Di Kalimantan Timur sudah ada saudara kita yang tinggal. Kalimantan Timur ini beragam. Kita mengembangkan IKN menjadi Kota Dunia untuk Semua, karena kita mengantisipasi pengembangan dunia yang sangat cepat dari sisi budaya,” imbuh beliau, Selasa (21/12). 

Konsultasi publik ini tidak hanya untuk mensosialisasikan rencana pembangunan IKN, tetapi juga untuk mendapatkan masukan dari akademisi. Sahli Velix mengatakan, hasil diskusi dan masukan dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan pendalaman untuk menyempurnakan RUU IKN. Salah satunya untuk memastikan pembangunan IKN yang inklusif dan membangun masyarakat di Kalimantan Timur. “Kita akan melihat aspek perencanaan sosial, ekonomi, dan ekologi, melalui penerapan green economy yang menempatkan konsep ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan. Kita akan membuat social planning sebelum perencanaan ekonomi dan fisik,” ujar Sahli Velix.

Selain itu, rencana pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di Kalimantan Timur saja, tetapi juga wilayah di sekitar Kalimantan, termasuk pulau lain di Kawasan Timur Indonesia. Untuk itu, konektivitas antar wilayah diperlukan sehingga tercipta rantai pasok yang dapat mendorong ekonomi, baik di Kalimantan Timur, maupun wilayah penyangga lainnya. “Ketika kita ingin mendorong pertumbuhan wilayah, konektivitas menjadi hal yang penting. Saat ini kami sudah membuat rencana pembangunan enam kluster ekonomi yang berada di kawasan lainnya, seperti Sulawesi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” imbuh Sahli Velix. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan IKN, untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Dengan demikian, poros pembangunan ekonomi dan sosial tidak lagi hanya di Indonesia bagian barat saja, tetapi juga berfokus ke Indonesia bagian timur. 

Konsultasi publik ini dihadiri ahli ekonomi, sosiologi, dan hukum administrasi negara, serta mahasiswa, lembaga profesi dan penelitian untuk menjaring masukan dan pendapat yang substantif untuk mendorong penyelesaian RUU IKN yang lebih baik.