JAKARTA – Ibu Kota Nusantara merupakan ibu kota baru yang sedang dikembangkan di Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kota ini diharapkan menjadi kota berkelanjutan yang akan mendorong perekonomian negara di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional. Pendanaan untuk pembangunan, Pemerintah Indonesia berkomitmen hanya 20% dari dana pembangunan kota berasal dari APBN, sedangkan 80% sisanya akan didanai oleh para investor.

Data terbaru menunjukkan bahwa 167 investor telah mengirimkan Letter of Intentuntuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di antaranya, lima investor telah menerima Surat Izin Prakasa atau Letter to Proceed(LTP) dari pemerintah untuk membangun hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA), Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan RBN), Korean Land and Development, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN) dan PT Nindya Karya (Persero). Selain itu, tingginya minat negara-negara sahabat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara dapat dilihat dari delegasi dari Korea, Jepang dan Swiss yang telah berkunjung langsung ke Ibu Kota Nusantara untuk mengamati kemajuan pembangunan dan mengeksplorasi peluang investasi. Termasuk dalam delegasi Jepang adalah para pengusaha asal negeri Sakura yang bergerak di sektor bangunan dan perumahan untuk melihat kemajuan pembangunan dan menilai potensi investasi.

Untuk memfasilitasi investasi di Ibu Kota Nusantara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang agar Ibu Kota Nusantara bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris. Dia berharap para pelaku usaha dapat membantu menjadikan kota ini sebagai pusat penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa depan bagi Indonesia. 

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi yang besar antara pemerintah dan pelaku bisnis. Kota ini dibangun dari awal di atas lahan hijau, yang memberikan kesempatan unik untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan efisien,” ujar Bambang.

Potensi investasi di Ibu Kota Nusantara sangat besar, dengan peluang di berbagai sektor, termasuk perumahan, transportasi, energi, dan pariwisata. Kota ini juga diharapkan menjadi pusat inovasi, dengan pemerintah berencana untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan serta menarik perusahaan teknologi ke kota tersebut.

Pembangunan Berjalan Lancar

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa progres fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah mencapai 25%, dan ia optimis bahwa pemindahan ibu kota baru sudah bisa dimulai pada Agustus 2024. Beberapa sarana prasarana telah dibangun seperti jalan arteri, jalan tol, bendungan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan air minum, dan juga landmarksumbu kebangsaan.

Dari sisi pembangunan kantor dan istana presiden, progresnya masing-masing sudah mencapai 5,8% dan 8%. Ada beberapa bagian dari IKN yang pembangunannya sudah 100% selesai, seperti jalan logistik yang memiliki 3 ruas dan Embung Mentawir. Kemudian, Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ditargetkan dapat mulai diisi air (impounding) pada Juni 2023. Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik, sebanyak 2000 liter per detik untuk Ibu Kota Nusantara dan sisanya 500 liter let detik untuk Balikpapan.

Sementara itu, Peta rencana detail tata ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa daerah hijau perhutanan mendominasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara. Wilayah KIPP sendiri akan berdiri di atas lahan seluas 6.671 hektare, di mana sebagian besar dari daerah itu akan ditutupi hutan. Hutan terbentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut KIPP Ibu Kota Nusantara. Sementara, gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP dan Istana kepresidenan akan menjadi kompleks terluas di kawasan pemerintahan.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyatakan bahwa progres pembangunan saat ini adalah langkah penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal ke Ibu Kota Nusantara. “Saya sangat mengapresiasi semua pihak, khususnya teman-teman di KemenPUPR yang telah bekerja keras dalam membangun infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Progres pembangunan yang signifikan tentunya akan menumbuhkan kepercayaan seluruh pihak bahwa Indonesia benar-benar serius dalam membangun ibu kota baru yang berkelanjutan dan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan datang,” tutup Bambang.