Report Your finding if there are indications of violations in the development of Nusantara Capital City
PENAJAM PASER UTARA DAN BALIKPAPAN – Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meninjau titik-titik pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Jumat (14/1). Dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tinjauan udara tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas Pemerintah Indonesia bersama DPR RI.
“Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara seperti sodetan jalan, Rencana Jalan Tol Bandara-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jembatan Pulau Balang, Jalan Lingkar KIPP, titik calon lokasi Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, titik calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi menjadi area fokus tinjauan udara,” ujar Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono. Pansus RUU IKN melanjutkan tinjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house.
Puncak kunjungan kerja yang turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana tersebut adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR RI dengan tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam diskusi yang menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut, perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda, yakni Dewan Adat Dayak Kaltim, Persekutuan Dayak Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, Asosiasi Ormas Daerah, Dewan Adat Dayak PPU, Lembaga Adat Paser PPU, Dewan Adat Paser LAP Borneo, Lembaga Adat Dayak Paser Kaltim, Lembaga Adat Kutai, Adat Besar Dayak Paser Kaltim, Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim, Laskar Pertahanan Adat Paser, Dewan Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim, hingga Forum Dayak Bersatu menyatakan dukungan untuk pembangunan IKN dan harapan agar IKN mampu menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi Indonesia.
Agenda tersebut turut menghadirkan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong. “Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi Kota Dunia untuk Semua,” pungkas Sidik.
Link: https://ikn.go.id/storage/press-release/2022/siaran-pers-bappenas-pansus-ruu-ikn-dpr-ri-kunjungi-titik-penting-pembangunan-ikn.pdf
Sidik Pramono
Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara
Kementerian PPN/Bappenas
Report Your finding if there are indications of violations in the development of Nusantara Capital City